Warga Desa Sikan Mengadu ke Dewan

Harian Umum Tabengan,  

PT AGU Diduga Caplok Lahan Kelompok Tani

PALANGKA RAYA – Warga Desa Sikan menduga PT AGU mencaplok lahan Kelompok Tani Bela Warga. Persoalan ini diadukan warga ke DPRD Kalteng, dan berharap ada solusi yang adil.

Sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS) di Kalteng, baik perkebunan maupun pertambangan, ibarat penyakit HIV/AIDS yang hingga kini belum dapat ditemukan penawarnya. Berbagai permasalahan muncul mulai dari sengketa tanah, permasalahan tenaga kerja, hingga mininya realisasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah beroperasi.

Seperti yang kembali mencuat di Desa Sikan, Kecamatan Montalat, Barito Utara (Barut). PT Atang Ganda Utama (AGU), salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, diduga mencaplok lahan Kelompok Tani Bela Warga. Jumat (12/10), sebanyak 9  orang anggota Kelompok Tani Bela Warga mengadu ke DPRD Kalteng, melaporkan dugaan pencaplokan lahan kelompok tani seluas 1.911 hektare.  

Sembilan orang perwakilan kelompok tani itu dipimpin Muliyadi. Mereka diterima Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng H Kamaruddin Hadi dan anggota H Iwan Kurniawan, serta anggota DPRD Kalteng dari Dapil IV Srie Alfiati Gandrung.

Muliyadi mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Kalteng untuk mengadu permasalahan yang mereka alami selama ini.  Lahan kelompok tani seluas 1.911 hektare telah ditanam PT AGU. Permasalahan ini telah muncul sejak 5 tahun silam, tapi hingga kini belum ada titik terang dari Pemkab Barut yang seyogyanya menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan itu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi B DPRD Kalteng yang telah menerima dan mau mendengarkan keluhan kami. Kami ke sini untuk mengadu tentang permasalahan lahan kami yang telah dicaplok,” kata Muliyadi, diamini warga lainnya, Rosihan.

Dijelaskannya, sebelum nekat mengadu permasalahan tersebut kepada provinsi, pihaknya telah beberapa kali mengajukan kepada Pemkab Barut. Namun hingga kini belum juga ada solusi yang mereka dapatkan. PT AGU yang merupakan anak perusahaan Makin Group, memasuki wilayah mereka tanpa permisi dengan masyarakat setempat. “Mereka datang tanpa ketuk pintu dengan masyarakat. Beberapa kali kita juga sudah berkonsultasi kepada Pemkab Barut, namun belum ada tanggapan. Kita berharap dengan kedatangan kita ke sini ada titik terang yang nantinya bisa dihasilkan,” jelas Muliyadi yang juga Ketua Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gepak) Barut.

Kemudian ia menambahkan, dari inventarisasi yang dilaksanakan, PT AGU diduga beroperasi di luar lahan hak guna usaha (HGU) yang dikantongi. Meski demikian, mereka tetap melakukan aktivitas, seperti penanaman, yang saat ini sudah bisa dipanen oleh pihak PT AGU. Dari HGU PT AGU seluas 18.035 hektare yang dikeluarkan Menteri Agraria dalam 3 tahap, di antaranya tahap pertama SK Menteri Agraria No.23/HGU/BPN/1994 pada tanggal 10 Agustus 1994 dengan sertifikat No 1; Letak HGU terdapat di Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah dengan luas 3.257 hektare. No 2; SK Menteri Agraris No 90/HGU/BPN/2004 tertanggal 18 Oktober 2004. Sertifikat No 3; letak HGU terdapat di Desa Butong, Kecamatan Teweh Tengah dengan luas 6342,66 hektare. Dan SK Menteri No 41/HGU/BPN/2006 tertanggal 25 April 2006 sertifikat No.4; letak HGU terdapat di Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Gunung Timang, di Desa Hajak, Kandui, Walur, Baliti, Rarawa, Majangkan, Ketapang Malung dengan luas 8436 hektare.

Dalam pertemuan yang difasilitasi DPRD Barut, ada 1 kesimpulan penting yang dihasilkan, Dimana pihak terkait agar melakukan audit terhadap luasan lahan milik PT AGU. Namun, kata Muliyadi, kesimpulan itu tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini, karena ditolak oleh PT AGU. Hal itu tentu menjadi pertanyaan bagi mereka.

“Kita sering lakukan pertemuan, namun tidak pernah ada hasilnya. Pimpinan PT AGU selalu menolak untuk hadir. Bahkan kesimpulan pertemuan untuk audit lahan juga mereka tolak. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa pihak PT AGU tidak mau diaudit lahanya. Padahal kita dapat mengetahui sesuai tidak dengan luasan yang ada. Di samping itu, dari 3 SK yang diterbitkan, tidak ada masuk wilayah Kecamatan Montalat, khususnya Desa Sikan. Kenapa mereka bisa menanam dan tidak ada tindakan dari pemerintah,” katanya.  sgh

KETIDAKPASTIAN LAHAN MERUPAKAN KENDALA DALAM REHABILITASI PLG

Palangka Raya, 30/9/2010- Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) mengatakan, ketidakpastian lahan atau tenurial merupakan salah satu kendala dalam melakukan rehabilitasi kawasan pengembangan lahan gambut (PLG) Kalteng.

Hal tersebut diungkapkan Biro Umum Provinsi Kalteng, Mursid Marsono ketika membaca kata sambutan gubernur pada seminar penyelesaian masalah penguasaan lahan di Palangka Raya, Kamis.

"Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi berbagai rencana aksi rehabiitasi dan revitalisasi PLG adalah persoalan ketidakpastian penguasaan lahan atau tenurial," ucapnya.

Dia mengatakan, Pada dasarnya semua pihak, baik pemerintah, masyarakat setempat, maupun pihak swasta, berkepentingan terhadap kepastian memperoleh akses dan menguasai lahan maupun sumberdaya alam lainnya di kawasan tersebut.

Adanya kepastian atas hak untuk menguasai pengelolaan sumber daya alam diperlukan agar penghidupan masyarakat, investasi swasta dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat terjamin, terangnya.

Namun fakta dilapangan, konflik dan sengketa merebak luas dikawasan itu, antara lain karena adanya tumpang tindih klaim dan kepentingan yang melibatkan semua pihak baik masyarakat, pemerintah dan perusahaan swasta.

Dikatakan, Mengingat rumit dan kompleknya konflik tenurial itu, perlu dirumuskan suatu kajian yang dapat memberikan gambaran umum tentang akar permasalahan dari ketidakpastian tenurial tersebut.

Serta untuk mengetahui alasan dasar yang digunakan oleh masing-masing aktor yang terlibat dalam melegitimasi klaim mereka serta melihat dampak yang terjadi dari situasi ketidakpastian penguasaan sumber daya alam tersebut, jelasnya.

Harapannya, "dengan adanya kajian tersebut akan meningkatkan pemahaman kita terhadap akar masalah dari konflik tenurial yang saat ini terjadi di kawasan PLG."
Serta mendorong penyelesaian masalah ketidakpastian penguasaan tenurial secara menyeluruh di kawasan tersebut, ujarnya.

DAMANG ADAT JANGAN BUAT SKTA DULU

Palangka Raya, 30/9 - Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Tengah (Kalteng), mengatakan, Damang Adat jangan buat surat keterangan tanah adat (SKTA) terlebih dahulu.

"Para Damang Adat Kalteng sebaiknya buat SKTA terlebih dahulu sebelum pendataan atau melakukan inventarisir tanah adat," kata kepala bidang Hak-hak Tanah Kanwil BPN setempat, Ahmad Setiawan ketika menghadiri seminar penyelesaian masalah penguasaan lahan di Palangka Raya, Kamis.

Dia mengatakan, sebaiknya dilakukan pendataan atau inventarisir terlebih dahulu tanah-tanah adat yang ada di Kalteng oleh para Damang Adat.

Hal tersebut agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan baru menyangkut masalah hak penguasaan lahan yang saat ini banyak terjadi di provinsi itu, ucapnya.

Dia menambahkan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalteng dan Peraturan Gubernur (Pergub) nomer 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat Kalteng, menjelaskan bahwa diperlukannya pendataan tanah adat.

"Lakukan pendataan tanah adat terlebih dahulu bukan langsung membuat SKTA, karena apabila salah dalam penerapannya maka akan menyebabkan konflik baru," ungkapnya.

Selain itu, dia menambahkan, berdasarkan hasil diskusi pada seminar tersebut terungkap bahwa Perda nomor 16 tahun 2008 dan Pergub nomer 13 tahun 2009 belum tersosialisasikan secara maksimal.

Selain itu, pada seminar tersebut para damang adat mengakui bahwa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam menjalankan Perda dan Pergub belum dipegang mereka, terangnya.

Menurutnya, BPN bukannya tidak mengakui SKTA yang diterbitkan oleh para Damang, tetapi kita juga harus lihat ketentuan yang berlaku.

Dikatakan, Perda dan Pergub tersebut sudah betul dan telah mengikuti peraturan yang ada tetapi peta wilayah adatnya yang belum ada dan belum terdata.

Sehingga berdasarkan Pergub itu, para Damang Adat diharuskan melakukan pendataan terlebih dahulu tanah-tanah adat diwilayah Kadamangannya, jelasnya.

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENYEBABKAN KETIDAKPASTIAN TENURIAL DI PLG

Palangka Raya, 30/9- Organisasi Non-pemerintah (Ornop) Mitra Lingkungan Hidup (Mitra LH) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengatakan, penyebab ketidakpastian tenurial di kawasan pengembangan lahan gambut (PLG) karena kebijakan pemerintah.

"Kami telah melakukan studi tenurial atau persoalan ketidakpastian penguasaan lahan, berdasarkan hasil studi tersebut peran kebijakan pemerintahlah yang menyebabkan ketidakpastian itu," kata Direktur Mitra LH, Kussaritano di Palangka Raya, Kamis.

Menurutnya, penyebab utama dari ketidak pastian tenurial tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah baik dari pusat maupun daerah maupun daerah menyangkut penguasaan lahan dan sumber-sumber alam yang tumpang tindih.

Kebijakan pemerintah atas lahan dan sumber-sumber alam pada dasarnya mengatur siapa yang boleh memanfaatkan apa, bagaimana prosesnya, untuk kepentingan apa, di mana, dengan cara apa, dalam jangka waktu berapa lama.

Dengan demikian, dia menambahkan, kebijakan ini bertujuan mengatur praktek relasi antara satu orang dengan orang lainnya terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan dan sumber-sumber alam di suatu kawasan atau wilayah.

Tetapi berdasarkan hasil studi tersebut, kebijakan pemerintah menjadi salah satu penyebab ketidakpastian tenurial dimana terlanggarnya hak-hak dari warga masyarakat yang sebelumnya telah menguasai dan memanfaatkan lahan dan sumber daya alam (SDA) di kawasan itu, baik secara individu maupun kelompok, ucapnya.

Menurutnya, banyak kebijakan yang dibuat pemerintah yang tumpang tindih dan dilaksanakan secara tidak konsisten.

Selain itu, kebijakan yang dibuat kadangkala berubah-ubah atau tidak pasti, bertolak belakang antara satu aturan dengan aturan lainnya.

Dia memberikan contoh, "tentang sengketa terkait dengan kebijakan penataan ruang dimana terjadi ketidakpastian tenurial di Kawasan PLG terkait dengan sengketa antara Kemenhut dan pemerintah daerah Kalteng tentang usulan RTRWP Kalteng."
Cotoh lainnya yaitu dengan terbitnya Inpres nomor 2 tahun 2007, dimana setiap sektor pemerintah membuat rancangan kebijakan pemanfaatan ruang tanpa disertai konsultasi yang memadai dengan sektor lainnya, baik dengan pemerintah daerah terkait maupun masyarakat setempat.

Belum lagi dengan terbitnya ijin-ijin perkebunan skala besar dan tambang di kawasan PLG, dimana hal tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya sebuah sengketa lahan antara masyarakat dengan investor, terangnya.

Berbagai sengketa terkait akses, kontrol, penguasaan, dan kepemilikan lahan dan SDA adalah akar masalah dari ketidakpastian tenurial di kawasan PLG.

"Sengketa itu dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, bias sektor tertentu, bertolak belakang dan tidak memberikan perlindungan memadai pada pihak yang posisinya tidak beruntung secara ekonomi, sosial, dan politik," ungkapnya.

TERDAPAT TIGA PERMASALAHAN BIOLOGI PERAIRAN KALTENG

Palangka Raya, 11/10 (ANTARA) - Guru Besar program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Universitas palangka Raya (Unpar), Prof Sulmin Gumiri, mengatakan, terdapat tiga permasalahan biologi perairan di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Hal itu diungkapkannya ketika menjadi narasumber semiloka penguatan networking pusat penelitian lingkungan hidup (PPLH) lembaga penelitian (Lemlit) Unpar di Palangka Raya, Senin.
"ketiga permasalahan itu dapat mengganggu kondisi biologi perairan di Kalteng apabila tidak segera diatasi," ucapnya.
Permasalahan pertama adalah terjadinya perubahan tata air atau hidrologi dan fisik badan perairan akibat adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim.
Perubahan ekstrim pola curah hujan telah menyebabkan fluktuasi debit air sungai yang sangat tinggi, sedangkan kemarau berkepanjangan dapat mengurangi debit air, ungkapnya.
"Hal itu juga diperparah dengan adanya kanalisasi atau pembuatan kanal-kanal di rawa, dimana dapat mengurangi ketersediaan habitat bagi berbagai jenis organisme perairan khususnya ikan," terangnya.
Permasalahan kedua adalah terjadinya pembukaan hutan atau deforestasi, penebangan hutan di pinggir sungai dan danau serta rawa tidak saja mengganggu fungsi hidrologi, tetapi akan mengurangi fungsi vegetasi atau kehidupan dunia tumbuh-tumbuhan sebagai sumber energi bagi kehidupan di perairan.
"Pesatnya laju pembangunan di kalteng telah berdampak kepada cepatnya laju deforestasi dan tata perubahan tata guna lahan," tegasnya.
Sedangkan permasalahan terakhir adalah terjadinya pencemaran perariran, pencemaran ini berasal dari kegiatan penambangan dan juga limbah domestik (rumah tangga) yang dibuang ke perairan.
Perairan yang tercemar berpengaruh kepada kehidupan biologis didalamnya, "organisme perairan yang tidak toleran terhadap pencemaran akan musnah, sedangkan yang bisa bertahan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi akibat dampak dari pencemaran itu," jelasnya.
Dikatakannya, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng yang telah mencanangkan Kalteng sebagai Green Province hendaknya ditindaklanjuti dengan kebijakan konkrit tentang pengaturan pemanfaatan lahan disekitar badan atau sempadan perairan.
"Jika kita ingin tetap menjaga kelestarian sumberdaya biologi perairan, maka kita harus menjaga kelestarian vegetasi di sekitar yang perairan berfungsi sebagai penyuplai energi utama bagi berbagai jenis organisme perairan khususnya ikan," demikian Sulmin Gumiri.

PEJABAT YANG MEMBIARKAN PERUSAHAAN NAKAL BISA DITINDAK

Palangka Raya, 18/10 (ANTARA) - Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta mengatakan para pejabat yang sifatnya membiarkan perusahaan nakal dapat ditindak.
"Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2009, pejabat yang sifatnya membiarkan perusahaan nakal dapat ditindak tegas, apalagi perusahaan itu mengakibatkan rusaknya lingkungan," katanya ketika diwawancarai sejumlah wartawan di Palangka Raya, Senin.
Menurutnya, Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan jelas dan tegas berbeda dengan undang-undang 23 tahun 1992.
Pada undang-undang tersebut tidak hanya menindak para perusahaan nakal, tetapi para pejabat pemerintah baik dari Bupati, Gubernur, Menteri bahkan para Deputipun dapat terkena sanksi apabila terbukti membuat kesalahan, terangnya.
"Jadi jangankan para pejabat yang sembarangan memberikan ijin yang akan ditindak, pejabat yang sifatnya membiarkanpun akan terkena undang-undang itu," tegasnya.
Dia memberikan contoh, "seperti ketika dilakukan ispeksi mendadak (sidak) di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, tampak banyak pejabat yang membiarkan perusahaan nakal yang melakukan perusakan lingkungan, itu tidak benar dan harus ditindak."
Ketika ditanya para wartawan tentang banyaknya perusahaan yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan dan tetap beroperasi, dia menjawab, "itu salah dan harus ditindak atau dibina, jangan biarkan itu terjadi."
Dia menjelaskan, akan ada program untuk melakukan evaluasi terhadap amdal-amdal yang copy paste dan melakukan audit lingkungan terhadap para perusahaan.
Selain itu, akan dilakukan uji kelayakan bagi para konsultan dan pembuat amdal.
"Sekarang kita harus ketat dalam melakukan pembuatan amdal dan para pembuat amdalpun akan diuji kelayakannya," terangnya.
Kementrian Negara Lingkungan Hidup juga akan memberikan kode bagi para perusahaan, kode hitam untuk yang nakal, kode merah yang masih bisa ditolerir dan yang berwarna hijau adalah perusahaan yang baik dan sesuai prosedur baik perijinannya dan pengolah produksinya.
Perusahaan-perusahaan yang nakal akan diberikan sanksi apabila melakukan kesalahan, baik dari sanksi administrasi, perdata dan pidana, ungkapnya.
Apabila perusahaan tersebut dapat ditolerir kesalahannya maka akan dibina dan diminta untuk memperbaiki managemen perusahaan tersebut agar lebih baik lagi.
Ketika ditanya lagi apakah di Kalteng terdapat perusahaan yang nakal, Gusti mengatakan, "silahkan kawan-kawan wartawan lihat di website kami, disitu tertera jelas perusahaan apa saja dan darimana saja yang nakal, kami terbuka dan tidak akan menutup-nutupi hal itu.

PANGDAM TANJUNGPURA: MARI KEMBANGKAN PERTANIAN DAN TEKNOLOGINYA

Palangka Raya, 22/10 (ANTARA) - Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini lebih dari 200juta jiwa tentu semakin membutuhkan bahan pangan yang tidak sedikit, dalam peningkatan produksi pertanian dalam memenuhi bahan pangan itu, mari kembangkan pertanian dan teknologinya.
Hal itu diungkapkan Kasdam XII Tanjungpura, Brigadir Jenderal (Brigjen) Aramin Ali Anyang ketika membacakan kata sambutan Panglima Kodam (Pangdam) XII Tanjungpura, Mayor Jenderal (Mayjen) Moeldoko pada pembukaan Pesta Tani (Pestani) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat.
"Jumlah penduduk yang lebih dari 200juta jiwa tersebut, tentunya menuntut pemerintah untuk senantiasa memprioritaskan pada upaya peningkatan produksi pertanian dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau," ucapnya.
Namun disisi lain terdapat banyak kendala dilapangan yang tentunya sangat komplek, baik dari sisi teknologi, produksi dan kendala pemasaran bagi para petani.
Menurutnya, dalam mengatasi hal tesebut, salah satu altenatif upaya yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan berbagai varietas tanaman yang saat ini telah dilaksanakan diberbagai daerah.
Selain itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai macam pelatihan dalam menggunakan teknologi pertanian yang modern dimana saat ini telah menjamur dan merambah keseluruh daerah di Indoesia.
Harapannya, para peserta yang mengikuti acara Pestani ini dapat menyerap seluruh ilmu pengetahuan yang diberikan pada acara tersebut, sehingga nantinya dapat diimplementasikan didaerahnya.
"Sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian para petani dimasa yang akan datang, guna mendukung dan membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang ketahanan pangan melalui program pertanian," demikian Amarin Ali.

JAKARTA TIDAK EFISIEN JADI IBU KOTA PEMERINTAHAN

Palangka Raya, 20/11 (ANTARA) - Wacana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia (RI) kembali terlontarkan oleh ahli ekonomi Indonesia, DR Drajad Wibowo.
"Jakarta sudah tidak efisien sebagai ibu kota itu iya, saya sebagai ekonom tahu betu kondisi Jakarta saat ini sungguh padat," ucapnya setelah menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Amanat Nasional (PAN) di Palangka Raya, Sabtu.
Menurutnya, kondisi Jakarta saat ini tidak efisien untuk kerja-kerja pemerintah pusat ketika harus berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan elemen terkait lainnya.
"Bayangkan saja, ketika ingin rapat pemerintah dengan DPR saja bisa menempuh waktu satu jam bahkan lebih padahal lokasinya berdekatan, sehingga tidak jarang Menteri harus menyediakan lokasi yang berdekatan dengan senayan untuk rapat," ucapnya.
Dia mengatakan, pemindahan Ibu Kota pemerintahan disadari akan memakan biaya besar dan banyak faktor yang harus diperhitungkan secara matang.
Selain itu, wacana pemindahan Ibu Kota diperlukan evaluasi dan kajian-kajian yang sangat mendalam terlebih dahulu, baik kajian sosial, ekonomi, budaya dan hal lainnya.
"Secara pribadi saya sangat setuju apabila adanya pemisahan Ibu Kota pemerintahan dengan Ibu Kota bisnis (pusat perekonomian) seperti apa yang dilakukan Australia, Brazil, Malaysia dan negara lainnya," terangnya.
Bahkan apabila dimungkinkan, dia menambahkan, pusat pemerintahan dapat digabungkan dengan kantor DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi satu komplek untuk mempermudah kerja-kerja pemerintah untuk melakukan koordinasi.
"Mungkin apabila Istana Negara, DPR, DPD serta kantor pemerintahan dapat digabungkan jadi satu komplek maka akan mempermudah kerja pemerintah juga," ungkapnya.
Ketika ditanya tentang kesiapan Kota Palangka Raya untuk menjadi Ibu Kota pemerintahan oleh wartawan, dia mengatakan, Palangka Raya jadi Ibu Kota pemerintahan RI merupakan wacana yang telah lama dikemukan sehingga wajar kota tersebut menjadi salah satu perhitungan.
Ketika ditanya kembali apakah secara pribadi dia setuju apabila Ibu Kota dipindahkan ke Palangka Raya, dia menjawab, "saya belum melihat Palangka Raya secara utuh, jalan-jalan saja saya tidak, jadi saya belum tahu di daerah mana yang tepat untuk dijadikan Ibu Kota," tandasnya.

WALHI KAMPANYE REDD DI AUSTRALIA

Palangka Raya, 4/11 (ANTARA) - Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Arie Rompas mengatakan, Walhi akan berkampanye tetang Reduction Emission Deforestation and Degradation (REDD) di Australia.
Walhi bekerja sama dengan Friend of the Earth Australia mengadakan REDD speaking tour ke Australia di 4 kota besar (Melbourne, Brisbane, Canbera dan Sydney) dan mengagendakan bertemu dengan masyarakat Australia, Akademisi, Media Massa dan anggota parlemen untuk mengkampanyekan tentang pentingnya konteks keadilan dalam solusi perubahan ikilm dan ancaman atas skema REDD bagi masyarakat lokal, ucapnya di Palangka Raya.
Dia mengatakan, kegiatan REDD Speaking Tour ini dilaksanakan pada tanggal 5- 20 november 2010 dan ikuti oleh Teguh Surya (Kepala Departemen Advokasi Dan Jaringan Walhi), Arie Rompas (Direktur Ekskutif Walhi Kalteng) dan Muliadi (Masyarakat).
Menurutnya, kampanye Walhi di Australia akan mengangkat tentang akar persoalan dari perubahan iklim, dimana paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang rakus akan energi dan mengekploitasi sumber daya alam untuk pemenuhan industri negara-negara maju
Disisi lain negara-negara selatan termasuk indonesia yang memiliki hutan tropis juga ikut menyumbang atas pelepasan emisi karena tingginya degradasi dan deforestasi hutan akibat pengundulan dan kebakaran hutan.
Solusi yang dikeluarkan lebih menguntungkan negara maju dan tidak pernah mengarah kepada penyebab utama meningkatnya emisi gas rumah kaca diatmosfer namun dialihkan dengan skema perdagangan karbon.
"Dimana hal itu, merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab negara maju dan pihak swasta untuk memperoleh keuntungan dari issue perubahan iklim malalui skema perdagangan karbon ini, terangnya.
Solusi perubahan iklim seharusnya menghargai hak untuk mendapatkan keadilan antar generasi atas prinsip-prinsip keselamatan rakyat, pemulihan keberlanjutan layanan alam, dan perlindungan produktifitas rakyat.
Dimana semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak terselamatkan akibat dampak perubahan iklim dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim secara berkeadilan tanpa menafikan hak-hak yang melekat bagi setiap individu untuk hidup bebas tanpa ancaman tersingkirkan dari tanah sendiri.
"Jangan biarkan skema perdagangan karbon yang akan berjalan di Indonesia akan mengakibatkan kerugian baru dan mengancam masyarakat lokal tersingkirkan dari tanahnya sendiri," demikian Arie Rompas.

PENYEBARAN INFORMASI MENGENAI PERKEBUNAN SAWIT BELUM BERIMBANG

Palangkaraya, 29/8 (ANTARA). Dewan daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Safrudin Mahendra, mengatakan, penyebaran informasi seputar pengembangan perkebunan sawit masih belum berimbang antara sisi positif dan negatif investasi tersebut.

"Penyebaran informasi mengenai pengembangan perkebuanan sawit lebih banyak mengulas sisi positifnya sedangkan untuk dampak negatif kurang terangkat ke media informasi," katanya, di Palangkaraya, Minggu.

Menurutnya, pemberitaan tentang pembangunan yang berdampak terhadap kemakmuran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akibat keberadaan dan perluasan kebun sawit kerap menjadi sorotan utama.

Ungkapan-ungkapan fantastis seperti, “Indonesia Negara penghasil Minyak Sawit Terbesar di Dunia” dan “Perkebunan Sawit Ciptakan Lapangan Kerja serta Tingkatkan Kemakmuran” kerap tertulis di berbagai media informasi, ucapnya.

Dia menambahkan, ungkapan itu diikuti dengan penyebetan angka yang fantastis, misalkan,”sektor sawit raih keuntungan senilai 9,11miliar dollar Amerika.” atau “perkebunan sawit mampu Serap empat juta tenaga kerja” dan “hampir tiga juta hektare kebun sawit di Indonesia dimiliki oleh petani.”

Dia mengungkapkan, dibalik prestasi perkebunan sawit, ternyata terselip banyak cerita duka dan nestapa, duka masyarakat adat yang tergusur dari lahannya akibat perluasan kebun sawit.
Juga tidak sedikit petani yang melakukan demonstrasi ketika harga bibit, pupuk, tandan buah sawit serta jumlah utang yang dibebankan padanya ternyata dibuat secara sepihak oleh perusahaan dan didukung oleh pemerintah, ucapnya.

Dia menambahkan, nestapa jutaan buruh yang bekerja di kebun sawit hanya berstatus buruh harian lepas tanpa upah yang layak, perlindungan kerja yang optimal dan kerap dilecehkan keberadaannya.
Menurutnya, apabila ketiga kelompok tersebut melakukan tindakan demi menuntut haknya, maka proses kriminalisasi pasti akan diberlakukan terhadap mereka.

Selain itu, kabut asap akibat pembakaran lahan demi pembangunan kebun sawit dan banjir yang melanda ketika musim penghujan tiba akibat konversi hutan/ lindung serta daerah aliran sungai menjadi kebun sawit juga tidak pernah diberitakan, ungkapnya.

Maraknya penerbitan dan pembagian informasi yang didasarkan pada kepentingan tertentu, terutama kepentingan modal dan kekuasaan pilitik, membuat informasi seakan-akan menjadi sepihak saja.

Akibatnya adalah, informasi hanya menjadi alat propaganda belaka bahkan cenderung berlebihan dan penuh manipulasi demi kepentingan kelompok bisnis dan kekuasaan politik tersebut.

Menurutnya, informasi adalah kumpulan data dan fakta dari dinamika atau perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, kumpulan data dan fakta tersebut apabila dikumpulkan dapat disajikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk informasi.

Tujuan informasi adalah pencerahan wacana masyarakat demi sebuah penyadaran untuk perubahan hidup, sedangkan esensi dari informasi adalah pencerahan dan perubahan hidup yang mengandung nilai kebenaran dan keadilan dalam pemenuhan naluri kesadaran manusia, demikian Safrudin.

Aku dan Baliti (I)

Cerita ini merupakan catatan kecil ketika pertama kali saya ke Kabupaten Barito Utara, catatan yang telah usang tapi cukup menggelitik. karena ini merupakan tulisan yang bebas tanpa menggunakan kosa kata jelas bahkan tidak ada aturan dalam sisi penulisan.. inilah catatan pertama kali dalam beraktivitas di dunia NGO. selamat menikmati...


PERTAMA
Turun dari bis ternyata "menyegarkan" setelah kurang lebih 15 jam terombang - ambing di dalam bis yang sesak meskipun ber AC, kenapa sesak hal itu bisa dimaklumkan alasannya simpel bin mudah yaitu sopir mau tidak mau untuk memasukkan penumpang meski tidak ada tempat lagi. hanya untuk mendapatkan tambahan dalam membeli solar, bisa diketahui solar tidak mudah didapat karena peran SPBU yang sering terlihat angker karena kosong, sedangkan bos bis tidak mau tau mereka memberikan uang solar sesuai harga SPBU nah celakanya supir gak dapat solar ditempat angker itu ya bisa ditebak supir harus beli di eceran yang harganya mencapai Rp.15.000/liter.

Demi untuk menginjakkan kakiku di daerah Kabupaten Barito Utara saja memakan waktu yang melelahkan. aku berangkat dari kota Palangkaraya [Ibu Kota Provinsi] sekitar jam 15.00 dan sampai di Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara tepatnya Desa Kandui, suasana Desa dipagi ini ternyata menyegarkan bahkan perut yang berteman dengan cacing meronta untuk diisi pun tak terasa, mungkin bukan paginya yang nikmat tapi terbebas dari kekangan bis yang membuat lega!!

Ini kali ke tiga aku menginjakan kaki di daerah Kabupaten Barito Utara, dulu aku datang di desa yang berbeda tapi masih dalam kabupaten yang sama hanya ada nilai plus dalam kedatangan ku sekarang, karena ini pertama kali aku berangkat sendirian dan dipercaya oleh kawan-kawan untuk memfasilitasi pemetaan partisipatif untuk masyarakat dengan bermodal baju, alat2 pelatihan dan ilmu pemetaan partisipatif yang baru 3 hari lalu ku baca bukunya hehehehhe, dengan gagah aku melangkah ke sekretariat PAN kecamatan, loh knapa ke partai pikirku?? tapi otakku yang lain berkata bodoh kau kontak masyarkat yang bantu kau memang tinggal di sekretariat itu.

alhasil setelah teriak-teriak [kayak Demo MAHASISWA waktu nurunin harga BBM] ASSALAMMUALAIKUM 3 X... KULONUUWOON [gak ada yang ngerti]... SEPAAADDDAAAA.... akhirnya terbuka juga pintu berwarna biru tersebut, dengan senyum simpul dan mata yang merah baru bangun tidur si kontak [aku nyebutnya kontak supaya sedikit ada misterinya] akhirnya berbicara "datang juga kamu dim, ayo masuk kita ngopi dulu". hidup memang menyenangkan bangun tidur langsung ngopi klo perlu ada pisang gorengnya pak..

setelah istirahat sekitar 2 - 3 jam kami melanjutkan perjalanan menuju desa yang akan melakukan pelatihan tersebut, Desa yang dituju bernama Desa Baliti berada di pinggiran sungai montalat jarak dari kandui sebentar saja karena sudah ada jalur darat. Tidak lebih dari 45 menit kami sampai di tujuan "Desa yang sepi" itu komentarku pertama kali. desa ini mengalami konflik dengan perkebunan kelapa sawit PT. AGU [MAKIN GROUP] dari tahun 2003, sama seperti desa - desa di KALTENG pada umumnya setiap ada perkebunan skala besar selalu ad konflik tanah.

kebetulan ada acara adat di desa tersebut sehingga warga desa sedang berkumpul di salah satu rumah yang melakukan upacara adat "wajar jalan masuk ke desa sepi, ramenya cuman disatu titik". Akupun menuju tempat warga yang ada acara seperti yang sudah-sudah kopi selalu melingkari tempat duduk ku kenapa bukan minuman tradisional tuak atau arak?? tuan rumah takut aku tidak bisa minum jadi ya di keluarin kopi terus [ternyata mabuk juga kebanyakan kopi], mencret adalah penyakit pertamaku di desa baliti.

banyak tatapan curiga mengarah padaku, entah karena aku orang baru atau gayaku yang terlihat aneh, masyarakat yang lain bawa parang cuman aku yang hanya make tas pinggang terkecuali bandar dadu gurak, mereka juga make tas pinggang yang isinya duit banyak sedangkan tas ku isinya kwitansi selama perjalanan [maklum buat laporan ntar], upacara adat di sini dihiasi dengan judi dadu dan saung ayam serta minuman tuak, sukurnya mereka yang minum kontrol meski bukan alat vitral kekeke.

setelah koordinasi dengan orang-orang yang menyiapkan tetek bengek pelatihan dan menanyakan kesiapan pelatihan, akhirnya ada kesempatan untuk sedikit jalan-jalan ke desa lainnya.. aku jalan ke Desa Walur melihat-lihat suasana daerah tersebut, mayoritas masyarakat memeluk agama islam dan bersuku dayak Bakumpai berbeda dengan desa Balita yang mayopritas beragama kristen dan kaharingan dan bersuku dayak Tawoyan.. untuk alam desa baliti dan desa walur tidak jauh beda, masyarakatnya pun tidak jauh beda mereka adalah petani karet, ada juga yang berladang, sawah, mencari ikan.

besoknya sibuk pertemuan dengan perangkat desa.. klo tidak salah hari itu hari jum'at soalnya gak sholat jum'at [gak nemu masjid bos hehehehe], pertemuan berjalan lancar meski kepala desa yidak ada di tempat, semua perangkat sebagian besar setuju dengan akan diadakannya pelatihan tersebut cman sayang mereka tidak bisa memastikan kapan bisa dilaksanakan alasannya simpel nunggu pjs. kades yang memutuskan..

Akhirnya Pada tanggal 31 mei 2008, perkenalan dengan Pjs. Kepala Desa Baliti yang saat ini masih dijabat mantan Sekdes [Sidianto] tercapai juga, pertemuan berlangsung dirumah yang bersangkutan. Pertemuan di fasilitasi oleh 2 [dua] orang BPD yang bernama Tera dan Lija, ketika pertemuan berlangsung Pjs. Sangat tertarik atas usulan dari masyarakatnya untuk melakukan pelatihan pemetaan partisipatif hanya saja beliau belum berani mengambil keputusan dengan alasan baru menjabat sebagai Pjs. Sehingga di perlukan konsultasi dengan Kecamatan dan sehingga beliau meminta waktu hingga senin sore.

dalam kesempatan itu iseng-iseng saya menanyakan kondisi desa dan apakah ada permasalahan batas dengan desa tetangga Berdasarkan informasi dari Pjs. Kepala Desa Baliti, saat ini tidak ada masalah dengan batas desa Walur tetapi sedikit ada perbedaan persepsi batas dengan desa Majangkan, untuk peta batas desa baliti dulu memiliki peta tetapi ketika kepengurusan Kepala Desa Anisran periode 1992 – 2003 Peta tersebut telah berpindah tangan entah kemana [raib], sedangkan masa kepengurusan kades Kompanye periode 2003 – 2007 Peta Batas Desa Baliti tersebut tidak di urus.

bersambung..........

10 Rahasia Sukses Orang Jepang

1. Kerja Keras

Sudah menjadi rahasia umum bahwa bangsa Jepang adalah pekerja keras. Rata-rata jam kerja pegawai di Jepang adalah 2450 jam/tahun, sangat tinggi dibandingkan dengan Amerika (1957 jam/tahun), Inggris (1911 jam/tahun), Jerman (1870 jam/tahun), dan Perancis (1680 jam/tahun).

Seorang pegawai di Jepang bisa menghasilkan sebuah mobil dalam 9 hari, sedangkan pegawai di negara lain memerlukan 47 hari untuk membuat mobil yang bernilai sama.

Seorang pekerja Jepang boleh dikatakan bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5-6 orang. Pulang cepat adalah sesuatu yang boleh dikatakan “agak memalukan” di Jepang, dan menandakan bahwa pegawai tersebut termasuk “yang tidak dibutuhkan” oleh perusahaan.



2. Malu

Malu adalah budaya leluhur dan turun temurun bangsa Jepang. Harakiri (bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut) menjadi ritual sejak era samurai, yaitu ketika mereka kalah dan pertempuran.

Masuk ke dunia modern, wacananya sedikit berubah ke fenomena “mengundurkan diri” bagi para pejabat (mentri, politikus, dsb) yang terlibat masalah korupsi atau merasa gagal menjalankan tugasnya.

Efek negatifnya mungkin adalah anak-anak SD, SMP yang kadang bunuh diri, karena nilainya jelek atau tidak naik kelas.

Karena malu jugalah, orang Jepang lebih senang memilih jalan memutar daripada mengganggu pengemudi di belakangnya dengan memotong jalur di tengah jalan. Mereka malu terhadap lingkungannya apabila mereka melanggar peraturan ataupun norma yang sudah menjadi kesepakatan umum.



3. Hidup Hemat

Orang Jepang memiliki semangat hidup hemat dalam keseharian. Sikap anti konsumerisme berlebihan ini nampak dalam berbagai bidang kehidupan.

Di masa awal mulai kehidupan di Jepang, mungkin kita sedikit heran dengan banyaknya orang Jepang ramai belanja di supermarket pada sekitar jam 19:30.

Selidik punya selidik, ternyata sudah menjadi hal yang biasa bahwa supermarket di Jepang akan memotong harga sampai separuhnya pada waktu sekitar setengah jam sebelum tutup. Seperti diketahui bahwa Supermarket di Jepang rata-rata tutup pada pukul 20:00.



4. Loyalitas

Loyalitas membuat sistem karir di sebuah perusahaan berjalan dan tertata dengan rapi. Sedikit berbeda dengan sistem di Amerika dan Eropa, sangat jarang orang Jepang yang berpindah-pindah pekerjaan.

Mereka biasanya bertahan di satu atau dua perusahaan sampai pensiun. Ini mungkin implikasi dari Industri di Jepang yang kebanyakan hanya mau menerima fresh graduate, yang kemudian mereka latih dan didik sendiri sesuai dengan bidang garapan (core business) perusahaan.



5. Inovasi

Jepang bukan bangsa penemu, tapi orang Jepang mempunyai kelebihan dalam meracik temuan orang dan kemudian memasarkannya dalam bentuk yang diminati oleh masyarakat.

Menarik membaca kisah Akio Morita yang mengembangkan Sony Walkman yang melegenda itu. Cassete Tape tidak ditemukan oleh Sony, patennya dimiliki oleh perusahaan Phillip Electronics.

Tapi yang berhasil mengembangkan dan membundling model portable sebagai sebuah produk yang booming selama puluhan tahun adalah Akio Morita, founder dan CEO Sony pada masa itu.

Sampai tahun 1995, tercatat lebih dari 300 model walkman lahir dan jumlah total produksi mencapai 150 juta produk.

Teknik perakitan kendaraan roda empat juga bukan diciptakan orang Jepang, patennya dimiliki orang Amerika. Tapi ternyata Jepang dengan inovasinya bisa mengembangkan industri perakitan kendaraan yang lebih cepat dan murah.



6. Pantang Menyerah

Sejarah membuktikan bahwa Jepang termasuk bangsa yang tahan banting dan pantang menyerah. Puluhan tahun dibawah kekaisaran Tokugawa yang menutup semua akses ke luar negeri, Jepang sangat tertinggal dalam teknologi.

Ketika restorasi Meiji (meiji ishin) datang, bangsa Jepang cepat beradaptasi dan menjadi fast-learner. Kemiskinan sumber daya alam juga tidak membuat Jepang menyerah.

Tidak hanya menjadi pengimpor minyak bumi, batubara, biji besi dan kayu, bahkan 85% sumber energi Jepang berasal dari negara lain termasuk Indonesia . Kabarnya kalau Indonesia menghentikan pasokan minyak bumi, maka 30% wilayah Jepang akan gelap gulita.

Rentetan bencana terjadi di tahun 1945, dimulai dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki , disusul dengan kalah perangnya Jepang, dan ditambah dengan adanya gempa bumi besar di Tokyo, ternyata Jepang tidak habis.

Dalam beberapa tahun berikutnya Jepang sudah berhasil membangun industri otomotif dan bahkan juga kereta cepat (shinkansen) .

Mungkin cukup menakjubkan bagaimana Matsushita Konosuke yang usahanya hancur dan hampir tersingkir dari bisnis peralatan elektronik di tahun 1945 masih mampu merangkak, mulai dari nol untuk membangun industri sehingga menjadi kerajaan bisnis di era berikutnya.

Akio Morita juga awalnya menjadi tertawaan orang ketika menawarkan produk Cassete Tapenya yang mungil ke berbagai negara lain. Tapi akhirnya melegenda dengan Sony Walkman-nya.

Yang juga cukup unik bahwa ilmu dan teori dimana orang harus belajar dari kegagalan ini mulai diformulasikan di Jepang dengan nama shippaigaku (ilmu kegagalan).



7. Budaya Baca

Jangan kaget kalau Anda datang ke Jepang dan masuk ke densha (kereta listrik), sebagian besar penumpangnya baik anak-anak maupun dewasa sedang membaca buku atau koran.

Tidak peduli duduk atau berdiri, banyak yang memanfaatkan waktu di densha untuk membaca. Banyak penerbit yang mulai membuat man-ga (komik bergambar) untuk materi-materi kurikulum sekolah baik SD, SMP maupun SMA.

Pelajaran Sejarah, Biologi, Bahasa, dsb disajikan dengan menarik yang membuat minat baca masyarakat semakin tinggi. Budaya baca orang Jepang juga didukung oleh kecepatan dalam proses penerjemahan buku-buku asing (bahasa inggris, perancis, jerman, dsb).

Konon kabarnya legenda penerjemahan buku-buku asing sudah dimulai pada tahun 1684, seiring dibangunnya institute penerjemahan dan terus berkembang sampai jaman modern. Biasanya terjemahan buku bahasa Jepang sudah tersedia dalam beberapa minggu sejak buku asingnya diterbitkan.



8. Kerjasama Kelompok

Budaya di Jepang tidak terlalu mengakomodasi kerja-kerja yang terlalu bersifat individualistik. Termasuk klaim hasil pekerjaan, biasanya ditujukan untuk tim atau kelompok tersebut.

Fenomena ini tidak hanya di dunia kerja, kondisi kampus dengan lab penelitiannya juga seperti itu, mengerjakan tugas mata kuliah biasanya juga dalam bentuk kelompok.

Kerja dalam kelompok mungkin salah satu kekuatan terbesar orang Jepang. Ada anekdot bahwa “1 orang professor Jepang akan kalah dengan satu orang professor Amerika, namun 10 orang professor Amerika tidak akan bisa mengalahkan 10 orang professor Jepang yang berkelompok”.

Musyawarah mufakat atau sering disebut dengan “rin-gi” adalah ritual dalam kelompok. Keputusan strategis harus dibicarakan dalam “rin-gi”.



9. Mandiri

Sejak usia dini anak-anak dilatih untuk mandiri. Bahkan seorang anak TK sudah harus membawa 3 tas besar berisi pakaian ganti, bento (bungkusan makan siang), sepatu ganti, buku-buku, handuk dan sebotol besar minuman yang menggantung di lehernya.

Di Yochien setiap anak dilatih untuk membawa perlengkapan sendiri, dan bertanggung jawab terhadap barang miliknya sendiri. Lepas SMA dan masuk bangku kuliah hampir sebagian besar tidak meminta biaya kepada orang tua.

Biasanya mereka mengandalkan kerja part time untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari. Kalaupun kehabisan uang, mereka “meminjam” uang ke orang tua yang nantinya akan mereka kembalikan di bulan berikutnya.



10. Jaga Tradisi & Menghormati Orang Tua

Perkembangan teknologi dan ekonomi, tidak membuat bangsa Jepang kehilangan tradisi dan budayanya. Budaya perempuan yang sudah menikah untuk tidak bekerja masih ada dan hidup sampai saat ini.

Budaya minta maaf masih menjadi reflek orang Jepang. Kalau suatu hari Anda naik sepeda di Jepang dan menabrak pejalan kaki, maka jangan kaget kalau yang kita tabrak malah yang minta maaf duluan.

Sampai saat ini orang Jepang relatif menghindari berkata “tidak” apabila mendapat tawaran dari orang lain. Jadi kita harus hati-hati dalam pergaulan dengan orang Jepang karena “hai” belum tentu “ya” bagi orang Jepang.

Pertanian merupakan tradisi leluhur dan aset penting di Jepang. Persaingan keras karena masuknya beras Thailand dan Amerika yang murah, tidak menyurutkan langkah pemerintah Jepang untuk melindungi para petaninya.

Kabarnya tanah yang dijadikan lahan pertanian mendapatkan pengurangan pajak yang signifikan, termasuk beberapa insentif lain untuk orang-orang yang masih bertahan di dunia pertanian. Pertanian Jepang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.

CSR DAPAT MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT

Coorporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya dapat menciptakan kemandirian masyarakat yang berada disekitar perusahaan, hal itu diugkapkan tokoh masyarakat dan Dosen Sosiologi Universitas Palangka Raya (Unpar), DR. Sidik Rahman Usop di Palangka Raya.

Menurutnya, dengan mekanisme CSR perusahaan dapat mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat, dimana perusahaan dapat berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan dan keahlian mereka.

“Hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pengelola kawasan dan sebagai upaya perusahaan untuk menghilangkan rasa ketergantungan masyarakat terhadap mereka, karena ketika suatu masyarakat sudah terlalu tergantung maka akan menyebabkan hilangnya rasa kemandirian dan upaya untuk berkembang,” terangnya.

Sayangnya, dia menambahkan, minimnya pemahaman yang diterapkan dalam konsep-konsep CSR oleh perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menganggap bahwa konsep tersebut merupakan beban pengeluaran dan dalam penerapannya bukan strategi bisnis perusahaan.

“Pola pikir tersebutlah yang harus diubah oleh perusahaan, agar masyarakat yang berada disekitar perusahaan bukan merupakan beban yang harus dilupakan karena dianggap tidak menguntungkan mereka,” jelasnya.

Disisi lain, Direktur Yayasan JARI Indonesia Kalimantan Tengah (Kalteng), Linggarjati, mengatakan, CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, yakni Keuntungan (Profit), Masyarakat (People) dan Bumi (Planet).

Dimana, profit bertujuan untuk tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. People yaitu perusahaan harus memiliki keperduliannya terhadap kesejahteraan manusia atau masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

“Perusahaan dapat melakukan pemberian beasiswa bagi pelajar disekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, bahkan merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat,” ungkapnya.

Selanjutnya adalah planet,yaitu perusahaan perduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dilokasi konsesi mereka perusahaan itu, terangnya.

Mengutip Prahalad dalam buku Competing For The Future, linggar mengatakan, “CSR adalah bisnis inti (core business) dan bukan kegiatan atau pekerjaan tambahan (extra works), sebagai bisnis inti CSR harus difasilitasi dan di support sepenuhnya bagi para pelaku bisnis.”

Catatan : Tulisan ini pernah terbit di Media Radar Sampit (Group Jawa Pos) pada 22/3/2011.

Aldebaran Ahmad Pradipta

Aldebaran (α Tau, α Tauri, Alpha Tauri) adalah bintang paling terang dalam rasi Taurus dan salah satu bintang paling terang dalam langit malam. Aldebaran merupakan bintang yang paling mudah ditemukan di langit, dengan diameter 44.2 kali lebih besar dari diameter Matahari. Nama Aldebaran berasal dari bahasa Arab yang berarti "pengikut", karena bintang ini terlihat mengikuti Pleiades di langit. Karena lokasinya berada di kepala Taurus, bintang ini dijuluki sebagai Bull's Eye. (wikipedia)

Aḥmad (bahasa Arab: أحمد, transliterasi Ahmad, Ahmed), adalah sebuah nama dalam bahasa Arab yang berarti "sangat terpuji". Kata ini berasal dari akar kata trikonsonantal H-M-D ("puji"), arti implikasinya ialah "seseorang yang selalu berterima-kasih kepada Tuhan". Ahmad adalah nama lain dari Muhammad, salah seorang nabi dalam agama Islam. (Wikipedia)

Sedangkan Pradipta berasal dari bahasa sansekerta yang dapat diartikan "yang bercahaya"

Ketika ketiga nama-nama tersebut digabungkan maka dapat diartikan "Pengikut Nabi Muhammad yang bercahaya". itulah nama anak saya yang lahir pada tanggal 28 April 2011, seorang anak yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kami untuk dijaga sebaik-baiknya.

Aldebaran Ahmad Pradipta dilahirkan dengan berat badan yang standar 2.6 Kg dengan panjang 49 cm. dalam kondisi yang sangat sehat dengan proses kelahirannya yang normal.

Dalam jangka waktu dua bulan Dede Al (itu yang biasa saya dan istri panggil ke dia) beratnya telah mencapai 5,6 kg, semakin hari dede al semakin terlihat tampan, banyak doa yang kami berikan agar kami dapat membesarkannya dengan baik sehingga menjadi sosok manusia yang baik pula.. Amien

Ku handel di Kaliurang

Tan Malaka (1948)

---

Kontributor: Diketik oleh Abdul, ejaan diedit oleh Ted Sprague (Maret 2008)

---

Kesekian kalinya soal Indonesia Belanda di perundingkan, sekarang di Kaliurang. Disini delegasi Indonesia berhadapan muka dengan Delegasi Belanda, ialah Kadir dan Husein, yang dimandori oleh Dr. Van Vresdenburgh.

Soal yang akan dipapar diperundingan, kita sekalian dari sudut-mata borjuis-kecil buat kapitalis imperialis Belanda.

Dan buat orang di pihak ketiga, lebih dari pada setahun lampau soal itu sebenarnya sudah selesai.

Lupakah kita kepada perkataan “WASIT” Sir Archibald Clark Karr, yang berpisah dengan soal Indonesia-Belanda dengan perkataan: It is not a difficult one but a slow one”! (Tidak sukar, tetapi lambat)!?? Bahwa sesunggunya, maka dengan maklumat Wakil Presiden pada tanggal 1 November 1945, yang berjanji akan mengembalikan HAK-MILIK-ASING (Musuh atau sahabat, ceroboh atau pendamai) dan membayar “HUTANG-HINDIA-BELANDA”, maka soal Indonesia-Belanda dalam pokok besarnya sudah beres.

Perjanjian Linggarjati sudah memastikan pengembalian HAK-MILIK-ASING dan pembayaran HUTANG “HINDIA BELANDA” itu, hitam di atas putih, menurut fasal 14, “Renville Principles” pun tidak lagi akan merundingkan pokok dasar pengembalian dan pembayaran itu. Paling banyaknya cuma buat menentukan garis kecil yang mengenai pelaksanaan pencarian hidup Belanda atas pengakuan Hak-Milik dan Perusahaannya itu. Dengan perkataan lain, dengan kebun, pabrik tambang, pengangkutan, toko, bank-asuransi dan gedung yang dikembalikan kepadanya itu, bagaimana menjamin supaya Belanda terus mendapatkan tanah, air dan tenaga buruh serta kuli dengan tak ada kesukaran. Bagaimana undang-undang negara dapat menjamin supaya orang Belanda jangan mendapat gangguan dari pihak “KAUM EXTREMIS”, kalau dia keluar masuk pabrik, kebun dan tambangnya, kalau dia dengan nyonya dan nonanya pulang pergi dari desa ke kota, masuk bioskop restoran dan kamar dansa?

Jangan hendaknya tidurnya diganggu oleh letusan granat atau oleh Momok Bambu Runcingnya kaum extrimis.

“Rechts-en bedrijfs-zakerheid”, Kepastian Hukum dan Pencarian, itulah yang masih diperundingkan setelah HAK MILIKNYA Belanda dikembalikan dan hutang “Hindia Belanda” dijanjikan oleh Moh. Hatta dan para Delegasi akan dibayar oleh Rakyat Indonesia.

Syahdan dipandang dari sudut mata Borjuis-Kecil Indonesia, maka soal pengembalian HAK MILIK dan pembayaran Hutang itu, adalah soal yang semestinya jadinya perkara kecil saja, itulah menurut filsafat “hutang dibayar dan piutang diterima”.

Tetapi soal “menduduki kursi” dalam pemerintahan Indonesia dimana borjuis kecil di Indonesia akan “kerja sama” dengan pemeras Belanda, yang dengan Bangsa Asing lainnya memiliki 99,9 % sumber perekonomian modern, adalah perkara yang paling penting buat borjuis kecil kita.

Dalam hati kecilnya maka borjuis kecil juga insyaf, bahwa tak semua kursi (dalam BIS-pun) boleh didudukinya, dia mengakui HAK-MILIK-ASING yang menguasai 99,9 % dari sumber perekonomian modern itu. Tetapi “voor dan schijn” pada lahirnya, berhubung dengan Proklamasi 17 Agustus dan pengorbanan Rakyat/pemuda, maka mereka terhadap Rakyat/pemuda mau memperhatikan, bahwa bangsa Indonesialah yang memegang kunci-pemerintahan BIS itu.

Biarlah 99,9 % sumber perekonomian modern itu dimiliki dan dikuasai oleh orang asing, asal saja mereka yang duduk dalam pemerintahan itu adalah semua orang yang berkulit coklat. Kalau belum semua kursi itu boleh diduduki oleh warna coklat, baiklah sebagian besar saja dahulu.

Soal “Berapa orang” berkulit coklat kelak diizinkan oleh Kapitalist, Imperialist Belanda menduduki NIS, itulah yang dipapar diperundingan oleh kedua Delegasi selama lebih kurang dua tahun berdiplomasi ini. Buat borjuis kecil Indonesia, soal ini, walaupun buat “schijn” saja, adalah soal yang paling penting.

Tetapi buat Belanda soal demikian adalah soal remeh, bukan soal HAK-MILIK dan HUTANG-PIUTANG. Tetapi penting pula buat Belanda soal KEAMANAN dalam pencahariannya. Berhubung dengan itu, maka soal PERBANDINGAN BANYAK, antara yang berkulit coklat dengan yang berkulit-putih, yang patut menduduki kursi dalam pemerintahan NIS adalah soal yang tak boleh diabaikannya saja. Banyak sentimen borjuis kecil yang harus dilintasi atau ditutupi lebih dahulu.

Memangnya kalau Rakyat/pemuda Indonesia mau menerima saja pemerintahan Indonesia di “QUISLING-KAN”, di "Henry-puji"kan atau di “Wang-Chi-Wei”kan, Belanda tak akan menghadapi soal yang ruwet. Tetapi rakyat/pemuda Indonesia sudah 3 ½ tahun mengalami sendiri pembonekaan Jepang.

Sesungguhnya dengan hitung-menghitung-jari menurut filsafat kruidenier saja, Belanda dengan “nuchter realiteitnya” sudah lebih dahulu dapat menentukan “PERBANDINGAN BANYAK” yang akan menduduki kursi-pemerintahan itu. Karena 99,9 % sumber pencaharian modern berada di tangan asing, maka menurut filsafat dengan ahli warung, 99,9 % pulalah bangsa asing harus mengendali politik pemerintahan Indonesia. Tetapi memang sentiment “kebangsaan” dan "question of face" (soal muka) adalah penting buat Asia umumnya dan bangsa Indonesia khususnya. Perundingan Indonesia-Belanda kesekian kali ini ialah mencari satu “face saving method”, satu cara buat menutup “muka malu” para pemimpin Indonesia.

Janganlah hendaknya para pemimpin Indonesia malu kelak menghadapi kaum oposisi yang akan menteriakkan “kalah bertekuk lutut” kalau terlampau banyak kursi diserahkan kepada Belanda. Pun Belanda sendiri tahu, walaupun semangatnya adalah semangat kruindenier, bahwa satu “stable doverment”, een “ordelyke regering” yang sangat di butuhkan itu tak akan diperoleh, kalau di mata rakyat Indonesia, para pemimpinnya menduduki “terlampau sedikit kursi” atau cuma memegang kekuasaan yang tiada penting saja. “Face-saving methode” ini (sebenarnya perkara remeh saja) belum juga didapatkan sampai dua tahun lebih ini. Dulu dengan Linggarjati soal “menutup muka” itu hampir tercapai. Dalam lima perkara yang dikemukakan dalam perundingan maka borjuis kecil Indonesia sehabisnya perang lidah dan perang pena yang hebat dahsyat, sudah menerima 4 perkara. Kandas pada “gendarmeris-bersama”.

Seandainya kruidenier dari Roterdam dan makelar dari Amsterdam bours, sedikit berpandangan jauh dan berhati lapang dan undurkan saja buat sementara waktu “gendarmerie-bersama” itu dan buat menutup malu “para pemimpin dan diplomat” Indonesia, biarkan saja Republik menjaga keamanan, maka linggarjati sudah dapat dilaksanakan. Belanda akan dapat pinjaman uang dari Wall Street New York; pabrik, toko dan pelabuhan dapat dibuka dengan lebih leluasa; Belanda akan dapat kesempatan memperbaiki perekonomian sendiri.

Dengan begitu, maka pemeras-penindas Belanda mendapat kesempatan yang lebih luas buat meninabobokan semangat BAMBU RUNCING dengan kemerdekaan dan kemakmuran palsu.

Kalau dalam hal itu BAMBU RUNCING TOH MELAYANG maka Belanda bisa berteriak-teriak. Dalam hal itu Wall Street tentu akan datang membantu dan menggerakkan UNO dan “public-opinion” di dunia buat membusukkan ketentraman di dalam Republik. Ikut serta dengan Belanda menteriakkan keempat penjuru alam, bahwa Republik tak bisa memegang “stable government”.

Dalam keadaan demikian, tentulah borjuis kecil Indonesia akan “kehilangan muka”, karena pemerintahannya “tidak stable”. Memang tidak ada yang lebih ditakuti oleh borjuis kecil dari pada “kritik” internasionaaaaaaaaaaaaaaaaaal ! ! !

Tetapi Belanda sebagai ahli warung pegang teguh kecurigaannya, dengan kecurigaan tukang warung, dia terus mendesak mengadakan “gendarmerie bersama”, walaupun dengan pengakuan “MAHKOTA BELANDA” itu dalam hakekatnya urusan ketentraman dalam Republik itu sudah di bawah pengawasan (supervision) pemerintah Agung di negeri BELANDA.

Rupanya Belanda sudah merasa dekat yang disetujuinya ialah :

1. Semua Hak-Milik akan kembali dan hutang-piutang “Hindia Belanda akan dibayar oleh NIS.”
2. Di “Batavia” akan berada pusat pemerintahan-boneka (NIS) yang pegang rol penting dalam sandiwaranya enam atau tujuh Negara Boneka kecil-kecil yang satu sama lainnya boleh diadu dombakan dan di Nederland akan duduklah Raja Belanda dengan para menterinya (UNI) yang mengendalikan para Boneka di Indonesia ini.
3. Sekurangnya Urusan Luar Negeri, kemiliteran dan keuangan supaya diserahkan kepada UNI-Nederland-Indonesia, ialah kepada kapitalis-imperialis-Belanda, dengan segelintir atau dua gelintir inlanders-Alat.

Semua tuntutan ini sebenarnya sudah terdapat pada Linggarjati. Dengan kosongnya “kantong” di Jawa dan Sumatra dan dengan “perjanjian” plebisit, yang boleh diinjak-injak, diputar-balikkan atau dibatalkan sama sekali; dengan pertolongan KTN ialah para Tengkulaknya Marshall-Plan, maka rupanya Belanda sudah percaya bahwa di Kaliurang Kapal Renville akan membawa Belanda dan Indonesia ke bawah haribaannya kapitalis Amerika Cs yang sedang menantang Sosialis-Rusia dan negara sahabatnya.

Tetapi para wakil dari “Kroon” dihina, diejek dan diludahi oleh Rakyat di stasiun Yogya ketika mereka menuju Kaliurang.

Sekali lagi menunjukkan instink (naluri) Rakyat yang tepat dalam hal diplomasi-pun. Rakyat menunjukkan pelayanan semacam itu bukan kepada bangsa Asing, walaupun dia insyaf sungguh akan maksudnya semua bangsa asing itu. Rakyat Murba menunjukkan penghinaan itu kepada bangsanya sendiri, ialah mereka yang meninggalkan barisan-Rakyat-berjuang membela kemerdekaannya dan memihak kepada barisan yang memperkosa kemerdekaan itu. Dalam perkataan tegas, Rakyat melayani bangsanya sendiri yang dengan terang-terangan sudah BERKHIANAT. Belum tentu bangsa lain yang lebih sadar dan kurang sabar dari pada “het zachtstevolk der aarde” ini melayani pengkhianatannya seperti Rakyat Indonesia Yogya. Dan belum tentu pula bangsa Belanda sendiri, teristimewa pula anggota KTN sendiri memandang Kolonel Abdul Kadir Widjaya Atmadja dan Prof. Hussein Djajadiningrat lebih tinggi dari pada pandangan Rakyat Indonesia sendiri terhadap mereka.

Tetapi di samping itu memangnya Belanda tiada pernah banyak mengacuhkan penghinaan batin itu. Tak perlulah kita kupas sejarahnya pedagang Belanda di Jepang dan Tiongkok kurang lebih 300 tahun lampau. Masih segar pula peringatan kita tentang sikap “Tuan & Nyonya Besar” Belanda selama 3 ½ tahun di bawah bendera Jepang. Lebih mementingkan kehormatan diri dari pada keuntungan dagang adalah bertentangan sangat dengan “kruindeniers-geest”, semangat tukang warung.

Tetapi pelayanan Abdul Kadir dan Hussein itu memangnya pula boleh dipakai untuk mendapatkan keuntungan diplomasi. Inilah maka Belanda berteriak-teriak setinggi langit dan memprotes sekeras-kerasnya terhadap pelayanan yang di masa Jepang akan di terimanya dengan senyuman seorang “beer, die kiespijn hooft”.

Hilanglah sebenarnya amarah dan ketakutan Belanda terhadap Murba di stasiun Tugu itu, karena pelayanan para bonekanya, apabila autonya Belanda mendengung-dengung melalui desa dan sawah dikiri-kanan, ketika menuju Kaliurang. Teristimewa apabila dia sampai di salah satu gedung besar yang bersih dalam suasana yang sejuk segar di Kaliurang seolah-olah di negerinya sendiri untuk menghentikan lelahnya. Dari Kaliurang di pinggang Gunung Merapi yang menyanjung ke angkasa dengan segala kemegahannya ketika memandang ke bawah ke lembah yang luas, subur, digarisi oleh kali yang mengairi sawah dan ladang; lembah yang ditaburi oleh desa, penuh sesak dengan tenaga murah, patut taat …..en , c, zoe treus aan hun meesters en hun werk ! ………….hasil dari kebudayaan feodal yang “cemerlang”, maka timbullah kembali hasratnya: Akh, sekali lagi kami bangsa Belanda akan menguasai tanah, tenaga dan kekayaan Alam dari swarga Loka ini.

Bangkitlah dia kembali dan berjalan menuju ke medan perundingan dengan kartu baru dikantongnya. Memakai peristiwa Stasiun Tugu sebagai zet buat lebih keras lagi mendesakkan “gendarmerie bersama” untuk bersama-sama menjaga ketentraman di dalam daerah Republik. Kalau diterima oleh Delegasi Indonesia maka jatuhlah semua kekuasaan ekonomi, militer, keuangan, politik dan diplomasi ke tangan Belanda.

Kalau ditolak, maka dapatlah Belanda suatu sebab lagi, buat mengadakan “aksi polisionil” baru dengan alasan yang mungkin akan diterima oleh KTN dengan maksud merobohkan lima atau enam daerah-minus yang masih berada di bawah Republik.

Dengan persitiwa Stasiun Tugu sebagai Kartu Tinggi dengan Kadir-Hussein, sebagai umpan; dengan KTN sebagai MOMOK internasional, maka Belanda akan memusatkan pembicaraannya kepada gendarmerie-bersama disamping pelucutan senjata sebagian besar dari Tentara Republik; penghapusan uang ORI dan Pembatalan pengakuan Negara Arab atas Republik dan akhirnya menyodorkan pembentukan NIS dan UNI seperti yang sudah lama disediakan oleh kepitalis-imperialis Belanda, dimana 99,9 % kekuasaan yang sebenarnya jatuh ke tangan Kapitalis-Imperialis Asing.

Tawar menawar tentang banyaknya kursi dan besarnya kekuasaan yang akan terus dipegang oleh Belanda dan tawar menawar tentang banyak dan sifatnya Kursi yang akan diserahkan kepada borjuis kecil Indonesia di dalam NIS dan UNI itulah sekarang dilakukan di Kaliurang.

Tetapi yang menjadi sasaran dan taruhan dalam hal tawar-menawar ini, yang menjadi SAPI-PERAHAN, kelak, kalau KUHANDEL itu berhasil ialah MURBA, buruh-tani dan Rakyat-Jembel juga.

Sampailah pula perjuangan kemerdekaan Indonesia ini kepada tingkat, dimana MURBA dengan FILSAFAT, ORGANISASI, TAKTIK-STRATEGI, yang dilakukan oleh Borjuis Kecil Indonesia dengan Kapitalis-Imperialis Asing, di atas punggungnya MURBA Indonesia ini, yakni kalau MURBA Indonesia tiada ingin kembali menjadi SAPI-PERAHAN Kapitalis-imperialis itu. Sebaliknya pula MURBA harus membatalkan semua akibatnya kegagalan atau pembatalan perundingan Kaliurang itu dengan segala PERSIAPAN-MURBA yang dijalankan dengan teratur, ketenangan, kebijaksanaan, serta dengan PERSATUAN ORGANISASI, PERSATUAN MAKSUD dan PERSATUAN TEKAD MURBA!

16/04/1948.